Hari-hari ini jagat media sosial tengah ramai dengan kekhawatiran tentang rupiah yang menembus Rp18.000-an per dolar AS. Pelemahan ini memang mengkhawatirkan secara angka, namun jika diteliti lebih dalam, ada sesuatu yang janggal dalam pelemahan rupiah yang cukup dalam ini.
Mengapa janggal? Melemahnya rupiah ini terjadi bersamaan dengan data makroekonomi Indonesia yang menunjukkan wajah cukup sehat. Badan Pusat Statistik (BPS) baru saja memberikan data terbaru tentang pertumbuhan ekonomi Indonesia di kisaran 5,6%[1]. Selain itu, data dari kementerian keuangan menunjukan bagaimana penerimaan pajak tumbuh lebih dari 16%[2], inflasi terjaga, dan pemerintah bahkan memiliki Saldo Anggaran Lebih hampir Rp420 triliun[3]. Cadangan devisa masih di atas USD 148 miliar[4]. Bank Indonesia menyatakan bahwa sistem perbankan memiliki rasio kecukupan modal lebih dari 25%[5] jauh di atas standar minimum internasional.
Lalu apa yang sebenarnya terjadi? Untuk menjawab pertanyaan itu dengan jujur, kita tidak bisa hanya membaca grafik nilai tukar. Kita harus membaca sejarah, memahami geopolitik, dan bersedia mengakui bahwa dunia keuangan global tidak pernah hanya membaca data ekonomi. Di balik angka-angka yang tampak dingin dan objektif, selalu ada kepentingan yang menjadi penentu didalamnya.
Untuk membedah fenomena ini, kita coba melihat bagaimana terdapat capital outflow yang sangat besar di pasar saham Indonesia. Hal ini terlihat dengan jelas ketika IHSG anjlok lebih dari 30% sepanjang tahun 2026, ini menjadikannya yang terburuk dalam jajaran indeks saham global utama.[6]
Jika melihat indeks saham di Asia, hal ini merupakan anomali besar, banyak dari indeks negara lain mengalami kenaikan selama 2026 ini. KOSPI di Korea Selatan tercatat sudah mengalami lonjakan kenaikan sebesar 101.13%, TWII di Taiwan naik 55.83%, serta Nikkei 225 Jepang tumbuh sebanyak 31.76%. kemudian bila dibanding dengan sesama indeks di ASEAN, kita menemukan STI di Singapura naik 8.22%, Malaysia yang terkoreksi pun masih cukup terkendali, mereka hanya turun di angka 0,09%.
Selain capital outflow di pasar saham Indonesia, pasar obligasi Indonesia pun mengalami hal yang serupa. Ekonom dari Permata Bank, Josua Pardede menjelaskan bahwa sepanjang kuartal pertama di 2026. Indonesia menjadi satu-satunya negara di kawasan Asia Tenggara yang mengalami tren eksodus modal secara masif. [7]
Pemicu banyaknya outflow asing dari pasar saham dan obligasi Indonesia paling besar datang dari Morgan Stanley Capital International (MSCI), sebuah perusahaan global yang menyediakan indeks acuan saham untuk dibaca oleh para investor. Pada akhir Januari 2026, MSCI baru saja menangguhkan perhitungan indeks saham Indonesia, mereka mengancam penurunan status dari emerging market ke frontier market, tidak hanya itu, mereka kemudian mengeluarkan 19 saham Indonesia dari indeks globalnya[8].
Dampak dari apa yang disampaikan oleh MSCI ini bekerja secara cepat. Dana-dana institusional global yang mengelola triliunan dolar dipaksa menjual secara otomatis saham-saham Indonesia, ini dilakukan oleh mereka karena karena mandat investasi mereka mengharuskan demikian.
Tidak perlu ada rapat rahasia atau koordinasi tersembunyi. Semua fund manager membaca sinyal yang sama dan bereaksi dengan cara yang sama secara independen. Hasilnya identik dengan serangan terkoordinasi, tapi tanpa satu pun bukti konspirasi yang bisa ditunjukkan. Inilah yang membuat mekanisme ini begitu efektif sekaligus begitu sulit dilawan.
Setelah MSCI, pukulan datang bertubi-tubi. Moody’s kemudian memangkas outlook Indonesia dari stable ke negative. Tak berselang lama, Fitch, Goldman Sachs dan UBS ikut mengeluarkan catatan yang menurunkan peringkat Indonesia. Semuanya dalam rentang waktu yang sangat pendek.
Di balik gejolak capital outflow asing, ada tekanan struktural yang juga tidak kalah berat dan sudah lama menumpuk, yaitu kewajiban pembayaran utang yang jatuh tempo.
Dalam laporan “Analisis Kritis Keberlanjutan Utang Indonesia 2026” yang disusun Institute for Development of Economics and Finance (ISEAI), dijelaskan bahwa utang indonesia yang jatuh tempo mencapai 833,96 triliun pada 2026 ini. Angka ini adalah angka tertinggi dalam satu dekade terakhir.[9]
Jika dirunut, utang-utang ini sebagian besarnya adalah warisan masa pandemi yang digunakan untuk membiayai penanganan Covid-19 serta pemulihan ekonomi. Utang-utang tersebut adalah keputusan yang tepat dan tidak terhindarkan waktu itu, namun kini menjadi tekanan hebat akibat tagihannya jatuh tempo secara bersamaan.
Untuk melakukan rollover (penerbitan utang baru untuk membayar utang lama), pemerintah harus menerbitkan surat utang baru dengan imbal hasil (yield) yang lebih tinggi dari sebelumnya. Imbal hasil SBN tenor 10 tahun kini dijaga di kisaran 6,6 hingga 6,9 persen. Stabilitas hari ini dibeli dengan beban yang lebih berat di masa depan, sebuah pertukaran yang tidak bisa dihindari, tapi harganya terus merayap naik.
Selain dari faktor outflow asing dan utang yang jatuh tempo, situasi pelemahan rupiah juga akibat dari ketegangan geopolitik di Timur Tengah yang mempertontonkan perang antara Amerika yang bekerja sama dengan Israel melawan Iran. Ketegangan ini juga yang memicu penguatan dolar AS secara global (safe haven effect) karena modal keluar dari negara berkembang menuju Amerika yang dianggap lebih stabil. Ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Gubernur Bank Indonesia bahwa dalam situasi ini, “seluruh mata uang dunia itu mengalami pelemahan terhadap dolar”.
Menghadapi anjloknya nilai tukar rupiah, Menteri Keuangan Indonesia, Purbaya Yudhi Sadewa, merespon dengan menggunakan tiga instrumen utama:
Pertama, stabilisasi pasar obligasi. Pemerintah mengaktifkan Bond Stabilization Fund dan melakukan intervensi langsung di pasar obligasi sekunder dengan membeli Surat Berharga Negara (SBN). Langkah ini mulai dijalankan sejak 13 Mei 2026, setelah rupiah melemah mendekati level Rp17.500 per dolar AS. Pemerintah menyiapkan pagu intervensi hingga Rp2 triliun per hari, dengan realisasi bertahap: Rp100 miliar pada hari pertama, Rp800 miliar pada 18 Mei, dan Rp1,3 triliun pada 19 Mei 2026. Tujuannya adalah menahan kenaikan yield SBN agar tidak melonjak terlalu cepat, karena ketika yield naik terlalu tajam, ini adalah sinyal bahwa terlalu banyak investor yang keluar, dan dapat menjadikan investor lain ikut keluar, hal ini juga dapat mempermahal biaya penerbitan utang baru yang harus dilakukan pemerintah untuk menutupi kewajiban yang sudah jatuh tempo[10]
Kedua, penambahan pasokan devisa, Pemerintah menerbitkan global bond senilai total USD 3,4 miliar dalam dua denominasi: sekitar USD 2 miliar dalam dolar AS dan €1,25 miliar dalam euro, dengan pilihan tenor lima dan sepuluh tahun. Kebijakan ini ditujukan untuk menarik kembali minat investor global melalui imbal hasil yang kompetitif sekaligus menambah pasokan valas ke dalam negeri.[11]
Ketiga, reformasi struktural devisa ekspor. Pemerintah memperkuat implementasi kebijakan Devisa Hasil Ekspor (DHE) dan mereformasi tata kelola ekspor sumber daya alam melalui BUMN baru PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).
Kebijakan ini lahir untuk membenahi praktik-praktik yang merugikan negara, seperti praktik under-invoicing, transfer pricing, dan kebiasaan eksportir memarkir devisa hasil ekspor di rekening bank luar negeri alih-alih membawanya pulang ke sistem keuangan nasional.[12]
Bersamaan dengan itu, Presiden mengumumkan kebijakan ekspor satu pintu dalam pidato penyampaian Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN 2027 di Rapat Paripurna DPR RI. Presiden mewajibkan ekspor komoditas strategis seperti sawit, batu bara, dan ferro alloy dilakukan melalui BUMN sebagai pengekspor tunggal. Tujuannya agar setiap transaksi ekspor tercatat secara transparan, harga komoditas dapat dinegosiasikan pada nilai yang wajar, dan devisa hasil ekspor benar-benar masuk ke dalam ekosistem perbankan domestik.[13]
Tiga instrumen tersebut bukanlah solusi instan yang dapat secara langsung mengembalikan nilai tukar rupiah ke kisaran Rp15.000 per dolar AS sebagaimana target yang pernah disampaikan pemerintah. Namun, kebijakan-kebijakan tersebut berfungsi sebagai lapisan pertahanan yang saling melengkapi. Intervensi obligasi menahan outflow yang semakin besar di pasar surat utang, global bond menambah pasokan devisa jangka pendek, sementara DHE dan ekspor satu pintu dirancang untuk menutup kebocoran struktural yang sudah berlangsung puluhan tahun..
Ketiganya bekerja dalam kerangka waktu yang berbeda, dan terkait efektivitas kombinasinya mungkin baru akan terlihat dalam beberapa bulan ke depan, seiring kondisi pasar global yang diharapkan berangsur lebih kondusif.
Menariknya, apa yang dilakukan oleh pemerintah sebagai kebijakan yang terukur dalam menghadapi pelemahan rupiah nyaris tidak terdengar dalam pemberitaan media keuangan global. Yang terdengar nyaring justru kritik keras, salah satunya dari The Economist, yang pada Mei 2026 menerbitkan dua artikel sekaligus tentang Indonesia dengan judul yang provokatif, “Indonesia’s President Is Jeopardising the Economy and Democracy” dan “Indonesia, the Biggest Muslim-Majority Country, Is on a Risky Path.“
Dalam dua artikel tersebut, Prabowo disebut sebagai presiden yang boros dan otoriter, dengan mengungkit kembali latar belakang militernya. Kebijakan-kebijakannya mulai dari Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga pembentukan Danantara dicap sebagai produk populisme yang membahayakan fiskal.
Yang menarik bukan isi kritiknya saja, tapi siapa yang menyampaikannya dan dari perspektif apa. The Economist adalah majalah yang sejak 1843 konsisten membela pasar bebas, perdagangan terbuka, dan peran negara yang minimal. Ia berbicara dalam bahasa pemilik modal, mewakili logika kapital yang tidak nyaman dengan negara yang terlalu jauh masuk ke dalam urusan ekonomi.
Maka ketika Indonesia mulai menggunakan instrumen negara secara lebih agresif, melalui Sovereign Wealth Fund (SWF) raksasa, ekspor satu pintu, serta program sosial berskala masif, alarm mereka berbunyi. Bukan karena Indonesia sedang salah arah, tapi karena arah Indonesia tidak lagi sepenuhnya ramah terhadap kenyamanan modal mereka.
Menanggapi The Economist, respons Purbaya tidak kalah tajam. Ia meminta media barat tersebut melihat neraca fiskal negara-negara Eropa yang rasio utangnya sudah membumbung mendekati atau bahkan melebihi 100% dari PDB mereka sendiri. Sementara itu, utang Indonesia masih berada di kisaran aman sekitar 40% dari PDB, dengan defisit tahunan yang berhasil dijaga di bawah batas aman 3%. Argumen itu faktual dan sulit dibantah. Tapi ada dimensi yang lebih dalam dari pertengkaran angka ini, yaitu pertarungan antara dua cara berbeda memandang peran negara dalam roda ekonomi.
Dan di sinilah MBG perlu dilihat dengan lebih adil. Dalam logika pasar bebas jangka pendek, Rp25 triliun per bulan yang dihabiskan untuk memberi makan anak-anak sekolah adalah pengeluaran yang menekan fiskal, mendorong defisit, dan tidak menghasilkan return yang langsung terukur. Namun, dalam logika investasi modal manusia (human capital investment) jangka panjang, ini adalah transformasi fundamental.
Stunting di Indonesia bukan sekadar masalah kesehatan, ia adalah hambatan produktivitas ekonomi lintas generasi. Anak yang tumbuh dengan gizi cukup akan memiliki kapasitas kognitif lebih baik, lebih produktif di usia kerja, dan berkontribusi lebih besar dalam perekonomian selama puluhan tahun ke depan.
Setiap negara maju yang kini dianggap memiliki kualitas sumber daya manusia tinggi pernah melewati fase investasi besar pada manusia, mereka hanya melakukannya dua atau tiga generasi lebih awal dari Indonesia. Mengkritik MBG sebagai pemborosan adalah seperti mengkritik Korea Selatan pada tahun 1970-an ketika mereka jor-joran membangun sekolah dan klinik di desa-desa. hasilnya tidak kelihatan esok hari, tetapi investasi itulah yang menentukan Korea Selatan menjadi raksasa ekonomi seperti sekarang.
Pembentukan Danantara pun tidak sesederhana gambaran miring yang diberikan para kritikusnya. Dalam arsitektur yang sedang dibangun, Danantara dirancang sebagai mesin konsolidasi aset negara yang selama ini berserakan di puluhan BUMN tanpa koordinasi yang optimal.
Logika di balik Danantara ini sama seperti logika Temasek di Singapura atau Khazanah di Malaysia. Ketiganya adalah Dana Kedaulatan yang mengelola aset negara secara profesional, berorientasi pada profit, dan berkapasitas untuk bermain di investasi strategis jangka panjang.
Terkait ekspor satu pintu, Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) dirancang untuk menunjangnya. Entitas inilah yang mengeksekusi perdagangan satu pintu untuk komoditas strategis nasional. DSI bukan hanya berfungsi sebagai pengumpul devisa, melainkan juga sebagai platform untuk mengevaluasi dan menegosiasikan harga komoditas Indonesia di pasar global. Selama ini, harga yang diterima eksportir domestik sering kali didikte oleh pembeli asing karena posisi tawar kita yang timpang akibat bergerak sendiri-sendiri. Dengan adanya satu entitas nasional kokoh sebagai counter-negotiator, daya tawar tersebut bisa bergeser ke tangan Indonesia.
Ekspor satu pintu ini -yang implementasinya baru saja dimulai awal Juni di Indonesia dengan masa transisi hingga akhir tahun 2026– bukanlah barang baru. Secara konsep, strategi ini merupakan cara lama yang terbukti sukses di berbagai negara kaya sumber daya alam. Sebuah negara akan mendapatkan nilai optimal dari kekayaan buminya jika ia berdiri sebagai satu aktor yang kuat di meja negosiasi, bukan sebagai penjual yang terpecah-pecah dan saling banting harga.
Sementara itu, perjalanan diplomatik Presiden yang kerap dikritik karena dianggap menghamburkan APBN, justru menghasilkan angka yang bukan sekadar seremonial. Kunjungan terbaru ke Prancis menghasilkan komitmen bisnis USD 3,5 miliar atau sekitar Rp62 triliun[14]. Kunjungan ke Jepang dan Korea Selatan saja menelurkan komitmen investasi fantastis sebesar USD33,89 miliar atau setara Rp575 triliun[15]. Sebelumnya, dari gelaran Expo Osaka 2025, komitmen investasi yang tercatat mencapai USD 23,8 miliar[16].
Di bidang perdagangan Indonesia dan Kanada menandatangani CEPA yang menghapus 90,5% tarif impor Kanada untuk produk Indonesia. FTA dengan Eurasian Economic Union yang ditandatangani Desember 2025 juga membuka pasar Rusia dan sekitarnya.
Terbaru, kesepakatan dagang dengan Amerika Serikat mengamankan tarif nol persen untuk 1.819 pos tarif produk Indonesia termasuk sawit, kopi, kakao, tekstil, dan komponen elektronik. Ini bukan kunjungan seremonial, ini adalah bentuk diplomasi ekonomi agresif, sebuah penjualan langsung dari tingkat tertinggi (high-level salesmanship) untuk menarik modal asing langsung masuk ke dalam negeri.
Dalam membahas pelemahan rupiah, ada satu variabel yang sering luput dari diskusi-diskusi kita hari ini. Bahwa depresiasi mata uang, dalam konteks hilirisasi dan struktur ekspor yang kuat, tidak selalu berarti beban, melainkan bisa menjadi peluang.
Kenapa ia bisa jadi peluang? Rupiah yang lemah secara otomatis membuat produk ekspor Indonesia secara harga lebih kompetitif di pasar global. Sawit, batu bara, kopi, tekstil, dan produk manufaktur Indonesia menjadi lebih menarik bagi pembeli asing karena nilainya menjadi lebih kompetitif dalam konversi dolar.
Jika DHE satu pintu berhasil menarik devisa hasil ekspor yang lebih besar masuk ke sistem domestik, dan jika komitmen investasi dari Prancis, Jepang, Korea, dan negara lain mulai direalisasikan, maka tekanan rupiah hari ini bisa menjadi landasan daya saing ekspor besok. Ini bukan jaminan, tapi ini adalah logika yang konsisten dan tidak boleh diabaikan hanya karena tekanan jangka pendek terasa berat.
Saat ini pemerintah seperti sedang mengambil sebuah pertaruhan besar. Indonesia bisa saja memilih jalan pintas yang pasif dengan mengambil pinjaman dari IMF untuk menstabilkan mata uang secara instan. Namun, Indonesia memilih untuk tidak mendiktekan ruang kebijakannya pada resep lembaga donor internasional yang sering kali memotong subsidi rakyat. Negara ini secara sadar memilih membangun instrumen kedaulatan ekonominya sendiri, meskipun prosesnya terasa lebih lambat, lebih mahal, dan berisiko menjadi sasaran ejekan media-media asing yang terbiasa melihat negara berkembang tunduk pada aturan main Barat.
Apakah semua pilihan ini tepat dalam eksekusinya? Belum tentu. Transparansi tata kelola Danantara masih harus diuji di lapangan. Dampak riil pengetatan DHE masih harus dibuktikan oleh data dalam berapa bulan ke depan. Prediktabilitas kebijakan yang selama ini menjadi titik lemah dan paling sering diserang masih harus diperbaiki secara konsisten, bukan hanya dalam pidato tapi dalam tindakan yang bisa diverifikasi. Kepercayaan pasar yang sangat rapuh, hanya bisa dikembalikan melalui konsistensi yang panjang dan membosankan, bukan hanya melalui deklarasi optimisme di festival keuangan.
Tapi, menilai semua ini hanya dari pergerakan rupiah hari ini dari angka Rp18.000 yang terasa berat bagaikan menilai fondasi sebuah gedung hanya dari kebisingan konstruksinya. Apa yang sedang dibangun di Indonesia saat ini jauh lebih besar dari sekadar angka nilai tukar harian. Pertanyaannya bukanlah apakah bangunan ekonomi baru ini sudah sempurna hari ini. Pertanyaannya adalah apakah fondasi yang sedang ditanam ini cukup kuat untuk menopang Indonesia ketika seluruh kegaduhan pasar global ini akhirnya mereda.
Jawaban pastinya belum ada. Namun, pertanyaannya itu layak untuk terus diajukan dengan kepala dingin dan bukan dengan kepanikan massal, dan tentu saja tidak dengan mentah-mentah mendewakan narasi media asing yang barangkali lebih nyaman melihat negara berkembang tetap menjadi pemasok bahan baku yang patuh dan murah.
Pada akhirnya, rupiah hari ini adalah cerita tentang harga sebuah pilihan. Kita bisa memilih menjadi halaman belakang ekonomi global yang tenang, patuh, serta aman, namun selamanya rapuh. Atau, kita bisa memilih melewati badai konstruksi ini demi membangun rumah yang mandiri di atas tanah sendiri. Riuh rendah di pasar keuangan akan selalu ada, tetapi sejarah hanya akan mencatat bangsa yang berani menetapkan arah kompasnya sendiri ketika badai sedang hebat-hebatnya.
[1] “Ekonomi Indonesia Triwulan I Tumbuh 5,61%”, Bank Indonesia, 5 Mei 2026 https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_289426.aspx
[2] “Siaran Pers: APBN Bekerja Optimal Menjaga Momentum Pertumbuhan Ekonomi” Kementerian Keuangan, 20 Mei 2026 https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/siaran-pers/APBN-Bekerja-Optimal-Menjaga-Momentum-Pertumbuhan
[3] Muhamad Wildan, “Punya Cadangan Anggaran Rp420 Triliun, Purbaya: APBN Kita Masih Bagus” DDTC News, 22 April “ https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1818904/punya-cadangan-anggaran-rp420-triliun-purbaya-apbn-kita-masih-bagus
[4] “Cadangan Devisa 2026 Tetap Tinggi” Bank Indonesia, 8 April 2026
https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_287026.aspx
[5] “BI-Rate Naik 50 BPS Menjadi 5,25%: Mempertahankan Stabilitas, Mendorong Pertumbuhan” Bank Indonesia, 20 Mei 2026 https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_2810726.aspx
[6] Gelson Kurniawan, “IHSG di 2026 Ambruk Parah, Terburuk di Dunia-Ditinggal Investor Asing”, CNBC Indonesia, 31 Mei 2026 https://www.cnbcindonesia.com/research/20260531074922-128-739005/ihsg-di-2026-ambruk-parah-terburuk-di-dunia-ditinggal-investor-asing
[7] Adhl Wicaksono, “Ekonom Soroti RI Jadi Satu-satunya Negara Outflow di Pasar Obligasi”, CNN Indonesia, 25 Mei 2026
https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20260525104927-532-1362063/ekonom-soroti-ri-jadi-satu-satunya-negara-outflow-di-pasar-obligasi
[8] “Ancaman Turun Kelas dari Emerging ke Frontier: Mengapa Isu MSCI Mengguncang Pasar Saham Indonesia?”, Indopremier, 3 Februari 2026
[9] Debrinta Rizky, Teuku Muhammad Valdy Arief, “Lampu Kuning Fiskal, Ekonom Nilai Utang RI Masuk Fase Kritis di 2026, Kompas, 21 April 2026 https://money.kompas.com/read/2026/04/21/104012526/lampu-kuning-fiskal-ekonom-nilai-utang-ri-masuk-fase-kritis-di-2026.
[10] Zahwa Madjid, “Purbaya Masih Borong SBN di Pasar, Operasi Jaga Rupiah Berlanjut”, CNBC Indonesia, 26 Mei 2026 https://www.cnbcindonesia.com/news/20260526104848-4-738048/purbaya-masih-borong-sbn-di-pasar-operasi-jaga-rupiah-berlanjut
[11] Arief Nugroho Santoso, “LPS Rilis Global Bond US$3,4 Miliar, Purbaya Optimis Rupiah Menguat di 2026”, Inikata, 22 Mei 2026 https://inikata.co.id/lps-rilis-global-bond-us-3-4-miliar-purbaya-optimis-rupiah-menguat-di-2026
[12] “Pemerintah Resmi Berlakukan Aturan Baru DHE SDA Mulai Hari Ini”, IKPI, 1 Juni 2026 https://ikpi.or.id/pemerintah-resmi-berlakukan-aturan-baru-dhe-sda-mulai-hari-ini/
[13] “Kembali ke Pasal 33: Skema Ekspor Satu Pintu dan Tata Kelola SDA” , DPR RI, 20 Mei 2026 https://www.dpr.go.id/kegiatan-dpr/berita/Kembali-ke-Pasal-33-Skema-Ekspor-Satu-Pintu-dan-Tata-Kelola-SDA-65272
[14] Kurnia Yunita Rahayu, “Diplomasi Prabowo di Perancis Hasilkan Komitmen Bisnis 35 Miliar Dolar AS” , Kompas, 30 Mei 2026 https://www.kompas.id/artikel/diplomasi-prabowo-di-perancis-hasilkan-komitmen-bisnis-35-miliar-dolar-as
[15] “Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Jepang dan Korea Hasilkan Komitmen Bisnis Rp575 Triliun”, Sekretariat Negara RI, 2 April 2026 https://www.setneg.go.id/baca/index/kunjungan_presiden_prabowo_subianto_ke_jepang_dan_korea_hasilkan_komitmen_bisnis_rp575_triliun
[16] “Dukungan Presiden Prabowo di Expo 2025 Osaka, Indonesia Kantongi Komitmen Investasi 23,8 Miliar Dolar AS”, Sekretariat Kabinet RI, 20 September 2025
https://setkab.go.id/dukungan-presiden-prabowo-di-expo-2025-osaka-indonesia-kantongi-komitmen-investasi-238-miliar-dolar-as/
