“وَلِلحُرِّيَّةِ الحَمراءِ بابٌ بِكُلِّ يَدٍ مُضَرَّجَةٍ يُدَقُّ”
(أحمد شوقي)
Setelah 10 tahun absen tanpa pernah terjelaskan, Indonesia melalui lisan Presiden Prabowo Subianto, kembali meneguhkan kehadirannya di panggung dunia dengan menyampaikan pidatonya secara langsung di Aula Majelis Umum PBB pada Selasa, 23 September 2025 yang lalu. Aula yang selama ini menjadi simbol solidaritas kemanusiaan sekaligus simbol pertentangan tak bertepi antar negara itu pun bertepuk gemuruh kurang lebih sebanyak 8 kali selama Presiden Prabowo berpidato.
Hal itu bukan tanpa alasan, karena di satu sisi para hadirin baru saja “dibully” selama hampir satu jam oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Baru saja para diplomat, utusan dan lembaga PBB ini dinihilkan perannya, dan baru saja dibuat lelah dengan pidato ngalor ngidul dari Trump. Presiden Prabowo, selaku pemidato ketiga setelah Brazil dan Amerika Serikat, tanpa disangka-sangka datang dengan menebarkan optimisme bagi kemanusiaan secara umum, dan bagi institusi PBB secara khusus.
Terlalu banyak sisi yang bisa dibahas dari pidato tersebut, yang tentunya tidak lepas dari pro dan kontra. Beberapa hal yang menjadi poin utama dari pidato Presiden Prabowo adalah, perlawanan Prabowo terhadap doktrin Thucydides. Prabowo dalam banyak kesempatan sebelumnya, memang sering kali mengutip doktrin Thucydides, seorang jendral sekaligus penulis asal Athena yang banyak melahirkan filosofi politik dan perang, sebagian pihak menganggapnya sebagai pencetus madzhab realisme politik. Dan diantara doktrin Thucydides yang kerap kali dikutip oleh Prabowo berbunyi sebagai berikut, “The strong do what they can, and the weak suffer what they must.” yang bermakna “Yang kuat melakukan apa yang mereka bisa, dan yang lemah menderita apa yang harus mereka derita.”
Tapi dalam pidato tersebut, Presiden Prabowo menyatakan bahwa kita semua selaku umat manusia harus menolak doktrin tersebut. Perserikatan Bangsa Bangsa hadir untuk menolak doktrin tersebut. Kemanusiaan harus berdiri tegak baik untuk yang kuat maupun untuk yang lemah.
Poin menarik selanjutnya adalah, komitmen konkret Indonesia dalam meraih perdamaian dunia, khususnya perdamaian di Timur Tengah. Prabowo menyatakan bahwa Indonesia adalah salah satu di antara negara yang menyumbang pasukan perdamaian terbesar di dunia. Dan oleh karena itu, ia menyatakan bahwa Indonesia menyiapkan 20.000 pasukan bahkan lebih untuk menjadi peacekeeper di Gaza atau di daerah perang lainnya seperti Ukraina, Sudan maupun Libya. Dengan tanpa melupakan catatan, hal ini akan dilakukan di bawah mandat dari PBB itu sendiri.
Selain mendapatkan sambutan gemuruh tepuk tangan, pernyataan ini juga memang terasa konkret setelah pembahasan filosofis di sepertiga awal pidato Prabowo. Hal ini juga terasa lain dengan kebiasaan pidato pemimpin dunia lainnya yang terbiasa diisi oleh retorika saling menyalahkan, kurang filosofis, tapi juga tidak ada pernyataan konkret. Presiden Prabowo bertindak lain, selain menanamkan optimisme bagi kemanusiaa, membahas “philosophische grondslag” dibalik berdirinya PBB, tapi juga kemudian memulai pembicaraan isu aktual dengan sebuah pernyataan konkret tentang pengiriman 20.000 pasukan perdamaian.
Poin selanjutnya yang kemudian juga banyak dibicarakan adalah komitmen terhadap solusi dua negara di bagian akhir pidato tersebut. Tapi bukan hanya itu, karena pada dasarnya komitmen solusi dua negara memang sudah menjadi sikap template indonesia terkait penjajahan di Palestina. Masalahnya adalah Prabowo menambahakan komitmen tersebut dengan kalimat tambahan di mana selain kita harus memiliki Palestina yang merdeka, kita juga harus mengakui, menghargai dan menjamin keamanan Israel. Prabowo juga menambahkan, bahwa Indonesia akan mengakui Israel manakala Israel mengakui kedaulatan Palestina.
Sayup-sayup terdengar bunyi kekecewaan dari sebagian audiens yang hadir, namun bunyi-bunyian ini seketika disapu oleh kengototan Presiden bahwa hanya dengan cara inilah akan tercipta “real peace” atau perdamaian sejati. Sayup-sayup bunyi kekecewaan itu langsung berubah gemuruh tepuk tangan ketika Presiden mengatakan bahwa 2 keturunan dari Ibrahim (Arab dan Yahudi), harus hidup dalam rekonsiliasi dan harmoni.
Tapi reaksi atas pernyataan presiden di akhir pidato tentang Palestina dan Israel tersebut tak berhenti di ruang sidang. Pro dan kontra juga ikut bergemuruh baik di luar dan di dalam negeri. Sebagian merasa tidak masalah dan mendukung karena pada dasarnya esensinya sama saja dengan sikap Indonesia sebelumnya. Sebagian lagi kecewa dan bahkan marah karena menurutnya Presiden tidak harus menyatakan kalimat sensitif tersebut. Hal ini tidak mengherankan, karena Presiden dianggap tidak sensitif, di tengah gelombang pengakuan 153 negara terhadap Palestina dan pengucilan terhadap Israel, mengapa Presiden malah berbicara tentang pengakuan dan keaamanan Israel.
Sampai tulisan ini dibuat, sebagian perdebatan tersebut masih berlangsung. Tapi tidak mengapa, mari kita mencoba menjadikan perdebatan tersebut sebagai pintu masuk dalam agenda kemerdekaan Palestina yang lebih substantif dan lebih nyata. Tanpa menafikan emosi yang masih membara di dada, akibat genosida yang kita saksikan di pelupuk mata. Mari kita tetap dinginkan kepala untuk berbicara langkah kedepan.
Untuk membuka pembicaraan ini, saya ingin memulai dari filosofi dan doktrin yang agaknya berada dibalik pemikiran politik Presiden Prabowo yang selalu ia sampaikan kepada khalayak sebagai sebuah peringatan. Tidak lain dan tidak bukan ialah filosofi dan doktrin dari Thucydides.
Thucydides, dikenal—antara lain—karena menulis sejarah perang Peloponnesos, yang menguraikan peristiwa perang antara Sparta dan Athena pada tahun 411 SM. Thucydides juga disebut sebagai pelopor dari konsep realisme politik yang melihat hubungan antar entitas bangsa berdasarkan siapa yang lebih kuat, alih-alih siapa yang benar.
Graham Allison seorang ilmuwan politik Amerika, melalui bukunya telah menguraikan ulang pemikiran politik Thucydides sekaligus mengenalkan sebuah konsep yang disebut dengan “Thucydides Trap”. Dalam bukunya yang berjudul Destined for War: Can America and China Escape Thucydides’s Trap?, Allison menguraikan sebuah studi tentang potensi konflik dan tarik menarik pengaruh antara kekuatan mapan “established power” dan kekuatan yang baru akan bangkit “rising power”.
Analisa potensi konflik antara kekuatan lama dan kekuatan baru ini Allison pelajari dari karya Thucydides yang mengatakan bahwa “Pertumbuhan kekuatan di Athena, dan ketakutan yang ditimbulkannya di Sparta, membuat perang menjadi tak terelakkan.” Inti konsep ini adalah, ketika kekuatan baru bangkit menantang kekuatan lama, maka rasa takut, ketidakpercayaan, dan rivalitas cenderung menyeret keduanya dalam konflik militer.
Dalam bukunya Allison menjelaskan bahwa dalam 500 tahun terakhir, terdapat 16 kasus rivalitas besar antara kekuatan lama dan kekuatan bangkit. Dan dari 16 kasus tersebut, 12 kasus diakhiri dengan perang. Sementara hanya 4 yang berhasil diselesaikan melalui diplomasi dan transformasi politik. Dari sini dapat dibuat kesimpulan awal, bahwa “thucydides trap” bukanlah takdir, melainkan kecendrungan kuat.
Rivalitas seperti ini juga terkadang disebut dengan istilah “konflik eksistensial” di mana sebuah konflik geopolitik yang terjadi bukan karena alasan ideologi dan sumber daya. Tapi sebuah konflik yang jika kekuatan baru telah mengokohkah eksistensinya sepenuhnya, maka di saat yang sama eksistensi kekuatan mapan pun akan hilang sepenuhnya.
Menurut Allison, rasa takut dari kekuatan mapan, ambisi dari kekuatan baru dan kesalahpahaman, adalah tiga faktor utama yang membentuk dinamika dalam “thucydides trap” dan sekaligus mempercepat eskalasi konflik yang berujung peperangan. Allison menerapkan konsep ini dalam keadaan aktual yang terjadi dalam konflik eksistensial antara Amerika Serikat dengan China.
Presiden Prabowo, selain menjadi pembaca dari filosofi dan doktrin Thucydides, nampaknya juga memiliki beberapa kesamaan dengan Thucudides. Latar belakang Thucydides yang merupakan seorang jendral militer juga menjadi latar belakang Presiden Prabowo. Tidak hanya seorang militer karir, Presiden Prabowo juga selama karirnya aktif dalam berbagai operasi lapanagan dan pertempuran-pertempuran besar. Hal ini menjadikan Thucydides dan Prabowo tentu mengetahui dengan amat dalam dan detail apa itu peperangan, apa untungnya berperang, apa ruginya berperang, dan apa rasanya berperang.
Selain itu, tidak hanya menjadi jendral, tapi keduanya juga memiliki latar belakang intelektual yang kuat. Fakta bahwa karya Thucydides masih dipakai hingga hari ini, menjadi gambaran bahwa buah intelektual yang dicetuskan cukup relevan bagi sebagian kalangan untuk waktu yang lama. Juga Presiden Prabowo, yang tidak hanya terkenal gemar membaca, diskusi dan brainstorming. Tapi lebih daripada itu, Prabowo lahir dan besar dari seorang Ayah intelektual (Soemitro Djojohadikusumo) yang juga dikelilingi intelektual Partai Sosialis Indonesia. Ayahnya lahir dari seorang Kakek intelektual (Margono Djojohadikusumo) yang juga dimentori para intelektual pendiri bangsa.
Dari kesamaan latar belakang dan pembacaannya terhadap doktrin Thucydides ini, ada sebuah doktrin yang selalu diulang-ulang oleh Prabowo baik saat menjadi pembicara di dalam negeri, di luar negeri bahkan diulang saat pidatonya dalam Sidang Umum PBB yang sudah dikutip di awal tulisan ini, yaitu doktrin yang berbunyi “The strong do what they can, and the weak suffer what they must.” yang bermakna “Yang kuat melakukan apa yang mereka bisa, dan yang lemah menderita apa yang harus mereka derita.”
Dari sini dapat dipahami mengapa Presiden Prabowo selalu mengutip doktrin ini, yang di sisi yang lain justru mengajak semua pihak untuk menolak doktrin ini. Karena jika seluruh pihak yang terdiri dari entitas politik atau negara mengikuti doktrin ini, maka setiap negara akan cenderung berlomba-lomba untuk menjadi kuat apapun harganya. Dorongan untuk menjadi kuat ini pada awalnya akan didasarkan pada sebuah niat baik, bahwa kita tidak boleh menjadi lemah karena yang lemah akan sangat menderita. Tapi dalam pelaksanaannya, “niat baik” untuk keluar dari lemah dan bergeser menuju kuat ini akan menimbulkan hasrat untuk mendominasi, melakuakan apapun semaunya, di sisi yang lain menimbulkan ketakutan dari pihak lain yang terlebih dahulu telah menjadi kuat dan memicu kesalahpahaman, dari sinilah “thucydides trap” mulai terjadi.
Misalnya, jika setiap negara meningkatkan secara besar-besaran kekuatan militernya agar ia bisa melakukan apapun yang ia bisa lalukan, maka setiap negara akan terjebak dalam perlombaan senjata yang pada ujungnya kekuatan persenjataan dan potensi perang itu sudah tak dapat dikendalikan lagi oleh pihak manapun.
Barangkali inilah alasan Presiden Prabowo mengajak semua pihak untuk menolak doktrin ini. Singkatnya, Presiden Prabowo pada dasarnya sedang mengajak semua pihak untuk menghindari “thucydides trap”. Alih-alih mengikuti doktrin realisme politik, Presiden lebih mengajak setiap negara untuk mendasarkan tindakannya pada kebenaran, hak dan keadilan, bukan pada kekuatan. Kekuatan seharusnya bukan menjadi alasan untuk berbuat semaunya, kekuatan justru harusnya menjadi sebuah pengingat, karena semakin besar kekuatan yang dimiliki, semakin besar pula tanggungjawab yang harus dipikul.
Doktrin Thucydides ini pula yang berada di belakang kepala kedua pihak yang bertempur di tanah Palestina. Bagi penjajah Israel, kebangkitan gerakan-gerakan perlawanan Palestina dan peningkatan kapasitas organisasinya merupakan ancaman bagi eksistensi Israel. Sementara di sisi yang lain, bagi rakyat Palestina, kedatangan imigran zionis sejak hampir satu abad terakhir bukan hanya menjadi ancaman, tapi memang ancaman itu sudah berubah menjadi sumber penderitaan selama 80 tahun terakhir. Rakyat Palestina juga sangat percaya bahwa ancaman itu tidak akan berhenti karena sejauh apapun mereka mengungsi, dalam benak dan peta Israel warga Palestina memang bukan bagian dari rencana. Palestina paham betul proyek ”Israel Raya” itu betul adanya.
Jika diteliti lebih baik, substansi pernyataan Prabowo pada Sidang Umum PBB 2025 sama sekali tidak berbeda dengan pernyataan Bung Karno puluhan tahun lalu. Intinya adalah Indonesia tidak akan mengakui Israel selama Palestina belum merdeka. Bedanya hanya pada tone dalam berdiplomasi saja, jika dahulu Bung Karno menggunakan gaya “rejection”, kali ini Prabowo memakai gaya “seduction”. Sebenarnya ini hanya terobosan gaya diplomasi kecil dari keseluruhan sikap Prabowo yang menolak penjajahan sejak awal pidato.
Tapi mengapa pidato Presiden Prabowo ini menjadi kontroversi? Karena Prabowo berpidato dengan latar belakang pemikiran melawan “thucydides trap” sementara hampir seluruh warga dunia, bukan hanya warga Palestina-Israel, meyakini doktrin Thucydides itulah yang akan menyelesaikan masalah. Masalah baru akan selesai jika eksistensi salah satu dari kedua pihak hilang sepenuhnya.
Hari ini kita dapati lebih dari 150 negara telah mengakui Palestina sebagai sebuah negara. Hal ini cukup penting diperingati karena bukan saja negara-negara tradisonal yang telah mengakui Palestina, tapi bahkan pengakuan tersebut telah diberikan oleh negara-negara yang selama 80 tahun terakhir menjadi sponsor utama dan tulang punggung bagi berdirinya Israel. Sebut saja Prancis, Inggris dan negara-negara Eropa Barat lainnya. Mereka telah mengakui negara Palestina dalam deklarasi New York, tepat sehari sebelum dimulainya Sidang Umum PBB tahun 2025.
Tapi yang perlu ditanyakan lebih lanjut adalah, mengapa meskipun sudah begitu banyak negara yang mengakui Palestina sebagai sebuah negara, tapi hilal berdirinya sebuah negara yang berdaulat itu belum juga terlihat? Apakah ada masalah lain? Betul Israel sampai kini terus menghimpit Palestina dengan genosida di Gaza dan penindasan di Tepi Barat. Tapi apakah hanya itu? Betul bahwa sampai sekarang Amerika Serikat sebagai pemegang hak veto di PBB belum mengakui Palestina. Tapi apakah hanya itu masalahnya?
Sebagai sebuah gambaran, ketika Indonesia mendeklarasikan kemerdekaannya tahun 1945, Indonesia saat itu berdiri sendirian, meringkuk kedinginan di tengah hiruk pikuk peradaban, baru beberapa hari kemudian pengakuan datang dari Mesir, dan kira-kira baru hanya belasan negara yang mengkui Indonesia sebelum akhirnya 4 tahun kemudian Belanda mengakui kedaulatan Indonesia.
Mengapa pertanyaan ini penting? Bukan karena kita sudah tidak sabar berjuang untuk Palestina, bukan juga karena sudah sangat banyak jatuh korban, tapi lebih daripada itu, terdapat sebagian pihak yang meyakini bahwa Palestina sendirilah yang akan mengajari kita bagaimana cara memerdekakan Palestina.
Kita, bangsa-bangsa yang sudah merdeka ini dianggap tidak lebih tahu cara untuk memerdekakan sebuah bangsa dibandingkan orang Palestina sendiri yang belum merdeka. Cara pandang seperti ini tidak saya dapati berasal dari rakyat Palestina, tapi dari kita sendiri, sebagai pihak yang sudah merdeka, tapi merasa tidak lebih tahu caranya merdeka. Sehingga tidak jarang doktrin seperti ini disampaikan dengan kalimat retoris megalomania seperti, “Dahulu aku mengira seluruh dunia merdeka kecuali Palestina, tapi sekarang aku menyadari bahwa seluruh dunia terjajah kecuali Palestina.” Sebuah kalimat yang dimaksudkan untuk menggambarkan dan mendoktrin seakan-akan seluruh negara ini tercengkram oleh kekuatan Zionis yang menguasai dunia, kecuali Palestina. Harus saya katakan, saya tidak sependapat dengan pandangan seperti ini.
Kita harus meyakini bahwa dalam level apapun dan dalam bidang apapun, pihak yang belum berhasil harus belajar kepada pihak yang sudah berhasil. Pihak yang berhasil pun harus percaya diri bahwa mereka memiliki sesuatu yang bisa dibagi untuk membantu pihak yang belum berhasil. Kaidah ini sudah merupakan sunatullah, karena rumus keberhasilan dan kegagalan sudah tertulis dalam lipatan-lipatan sejarah dan sangat bisa direplikasi. Setiap kemenangan ada syaratnya, dan setiap kegagalan ada sebabnya. Terlepas dari dukungan dunia internasional, sudahkah Palestina memenuhi syarat-syarat kemerdekaanya sendiri?
Untuk mendalami peta jalan kemerdekaan itu, mari kita berkaca kepada peta jalan kemerdekaan yang telah dilalui Indonesia sendiri. Indonesia telah melalui serangkaian peristiwa dan penyadaran sebelum pada akhirnya kemerdekaannya diraih penuh. Kita lepaskan dahulu peristiwa peperangan yang dilakukan kerajaan-kerajaan kecil yang ada di Indonesia di antara waktu ratusan tahun penjajahan Belanda. Karena proses kemerdekaan Indonesia pada saat sudah memiliki kesdaran kebangsaan pun tidak kalah lamanya.
Cara baru dalam memerdekakan Indonesia disepakati banyak sejarawan dimulai pada tahun 1908 dengan berdirinya Boedi Oetomo, sebuah “ormas” yang didirikan sebagian mahasiswa STOVIA yang menandai berubahnya paradigma perjuangan dari perlawanan fisik menjadi perlawanan pemikiran, pendidikan dan diplomasi. Boedi Oetomo juga menjadi pelopor organisasi modern pertama yang menginspirasi berdirinya gerakan-gerakan perjuangan lain yang membangkitkan kesadaran nasional Indonesia.
Dua puluh tahun kemudian, muncul peristiwa sumpah pemuda pada Kongres Pemuda II. Di situ setiap organisasi kepemudaan daerah berkumpul dan melebur identitas kedaerahan tersebut menjadi satu perasaan kebangsaan, satu bahasa persatuan dan satu tanah air Indonesia. Dari sinilah perjuangan mulai diorganisir secara nasional, karena telah terjadi peleburan dari identitas kesukuan dan kedaerahan menjadi identitas indonesia. Bisa dikatakan pada peristiwa sumpah pemuda inilah merupakan hari lahirnya indonesia sebagai sebuah bangsa, sebelum sebuah negara. Pada hari ini pula untuk pertama kalinya lagu kebangsaan Indonesia Raya diperdengarkan.
Tidak lama setelah itu mulai makin masif terjadi penangkapan, pemenjaraan dan pengasingan kepada tokoh-tokoh pejuang kemerdekaan. Bung Karno dipenjara di Bandung, Bung Hatta juga pernah diadili di Belanda, Sutan Sjahrir dan tokoh-tokoh lainnya juga banyak diasingkan ke berbagai wilayah mulai dari Boven Digoel, Banda Neira, Bengkulu dan lain sebagainya.
Selesai penderitaan dari pengasingan, ketika Bung Karno, Hatta dan Sjahrir kembali ke Jawa, ternyata kekuasaan sudah beralih ke tangan Jepang. Keluar dari kandang buaya, Bangsa Indonesia malah masuk kadang macan. Tapi para pejuang tersebut tetap tabah, ada yang setuju maupun tidak setuju, pada akhirnya mereka menerima pendudukan Jepang karena menjanjikan kemerdekaan di kemudian hari. Keputusan kompromistis yang terkesan pengecut ini bukan tanpa harga, dengan demikian Bangsa Indonesia yang belum merdeka, terpaksa harus ikut di bawah ketiak Jepang untuk masuk ke dalam kecamuk Perang Dunia II.
Dalam periode ini minimalnya ada dua masa yang amat menyedihkan, yaitu masa dimana Bangsa Indonesia harus menjadi pekerja paksa bagi Jepang yang disebut dengan Romusha. Bukan tidak sedikit yang mati dalam kerja paksa ini, baik karena penyakit, kelaparan maupun penyiksaan oleh serdadu Jepang. Pertanyaannya, siapa tokoh bangsa yang ikut mengkampayekan Romusha? Bung Karno itu sendiri, presiden pertama Indonesia turut andil menjadi model iklan untuk mempromosikan Romusha. Apakah Bung Karno tidak pedih? Amat sakit pasti di dalam hatinya.
Kedua, ketika para lelaki Indonesia dipaksa menjadi Romusha, anak-anak bangsa perempuan Indonesia pun tidak luput dari eksploitasi. Mereka dikirim ke kamp-kamp serdadu Jepang baik di dalam dan di luar negeri untuk dieksploitasi secara seksual oleh serdadu Jepang yang sedang berperang, mereka inilah yang disebut dengan “Jugun Ianfu”. Apakah ada peran pemimpin Indonesia dalam hal ini? Baik langsung ataupun tidak langsung, Bung Karno termasuk berperan, karena politik kooperatif yang dipilihnya yang mengakibatkan di antaranya terjadi perekrutan Romusha dan “Jugun Ianfu”. Apakah Bung Karno melakukannya dengan lapang hati? Tidak. Bahkan sampai masa tuanya saat ia menjadi Presiden seumur hidup sekaligus Pemimpin Besar Revolusi, Bung Karno masih tetap menangis ketika ia mengingat peran tidak langsungnya yang salah satunya mengakibatkan “Jugun Ianfu” ini. Hatinya teriris.
Seluruh perjuangan dan pengorbanan itu terus dilakukan. Sampai pada akhirnya Jepang mengingkari janjinya dan hendak menyerahkan kembali wilayah Indonesia kepada sekutu. Bangsa Indonesia terus maju memerdekakan dirinya sendiri pada 17 Agustus 1945. Dari situ, mulailah perjuangan militer dan diplomasi digencarkan. Bung Karno memimpin di Jakarta, Bung Hatta berkeliling di Sumatra, Sjahrir dan Haji Agus Salim berdiplomasi di luar negeri. Bangsa Indonesia dihantam Agresi Militer Belanda I, kemudian dilindas Agresi Militer Belanda II. Pasukan kemerdekaan terpaksa meninggalkan Bandung untuk bergeser ke Yogyakarta sehingga melahirkan peristiwa Bandung Lautan Api. Tidak kurang juga terjadi pemberontakan internal seperti peristiwa PKI di Madiun.
Tapi peristiwa demi peristiwa ini membuat Bangsa Indonesia makin matang. Ijtihad demi ijtihad ini membuat bangsa indonesia makin kuat. Ada ijtihad yang salah dan memalukan yang membuat penyesalan di hari kemudian, tapi banyak juga ijtihad kemerdekaan yang tepat dan berdampak. Setiap pihak, baik yang berjuang dalam medan gerilya maupun diplomasi, saling memperkuat satu sama lain dan tidak saling menegasikan. Diplomasi Agus Salim di luar negeri merayu semua pihak untuk mengakui Indonesia, sementara Serangan Umum 1 Maret dan gerilya Panglima Sudirman turut mempermudah Agus Salim untuk menunjukan kepada dunia bahwa Indonesia masih ada. Mereka tidak saling menegasikan. Pernahkan kita melihat hal sebaliknya dilakukan oleh sayap militer di Gaza dan para diplomat Fatah? Sangat sering, mereka saling menegasikan satu sama lain.
Ketika agresi militer berhenti dan Belanda mengakui Indonesia dalam Konferensi Meja Bundar (KMB), kemerdekaan tidak serta-merta diberikan dengan mudah. Belanda menyerahkan kedaulatan kepada sebuah negara federal yang disebut dengan Republik Indonesia Serikat (RIS), yang tidak lain hanya akal-akalan Belanda saja untuk pada akhirnya memecah belah Indonesia kembali. Terlebih, Irian Barat tidak termasuk ke dalam RIS dan masih digenggam Belanda.
Tapi, para pemimpin Indonesia menerima dulu RIS itu sebagai sebuah pilihan sementara, mereka bersabar untuk lebih lama. Pada akhirnya, melalui Mosi Integral Mohammad Natsir, dibangun kembali sebuah konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Usaha Belanda untuk memecah kembali Indonesia pun pupus dengan bubarnya RIS pada 17 Agustus 1950. Bahkan tujuh tahun kemudian pada tahun 1957, terjadi nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda di Indonesia. Tidak kurang dari 700 perusahaan Belanda yang direbut kembali oleh Indonesia, sebagaimana direbutnya kembali Bandung, dan Jakarta kembali menjadi Ibu kota.
Namun, dalam masa belasan tahun pasca kemerdekaan ini, mimpi bangsa Indonesia belum cukup nyenyak. Masih ada satu lagi pekerjaan rumah besar yang harus dikerjakan. Oleh karena itu pada tahun 1960, setelah Bung Karno menjadi Presiden dengan kekuasaan penuh pasca dekrit 5 Juli 1959, Indonesia memulai dengan memutus hubungan diplomatik dengan Belanda. Kemudian Indonesia menggertak Belanda dan kekuatan imperialis lainnya dengan diplomasi melaui pidato Bung Karno di PBB yang berjudul “To Build The World A New” pada tahun 1960. Kemudian memperkuat gertakan tersebut dengan ancaman yang dimulai tahun 1961 melalui Tri Komando Rakyat (Trikora) yang menandai dimulainya infiltrasi militer untuk merebut Irian Barat. Terdapat peran dari persenjataan Uni Soviet dalam infiltrasi tersebut. Dengan gertakan dan ancaman di lapangan tersebut, Indonesia berhasil memaksa Belanda melalui “bisikan” Amerika Serikat agar Belanda menyerahkan kembali Irian Barat kembali. Ditutup dengan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera), akhirnya dengan sempurna Irian Barat kembali ke pangkuan Indonesia. Mimpi yang terputus-putus itu pun telah berubah menjadi tidur nyenyak keutuhan seluruh wilayah NKRI.
Apakah kembalinya Irian Barat tersebut terjadi dengan cuma-cuma? Mungkin saja tidak. Sangat mungkin ada perjanjian di belakang layar antara pemimpin Indonesia dan Amerika Serikat. Ketika Irian Barat kembali menjadi wilayah Indonesia, sebagian sumber daya alam yang terdapat di sana harus direlakan untuk dieksploitasi oleh perusahaan Amerika Serikat. Apakah ini keputusan yang tepat? Mungkin saja tidak. Tapi inilah contoh dari apa yang dimaksud dengan ijtihad kemerdekaan. Tidak pernah ada yang ideal. Tapi setiap yang tidak ideal itu lama kelamaan menjadi puzzle yang tersusun dan membentuk gambaran yang utuh.
Inilah peta jalan kemerdekaan Indonesia. Tanpa kita sadari, perjuangan kemerdekaan yang dimulai dengan berdirinya Boedi Oetomo tahun 1908 dan berakhir dengan kembali utuhnya wilayah Indonesia pada tahun 1963, telah menelan waktu perjuangan selama hampir 60 tahun. Artinya ada orang yang mengawali perjuangan ini tapi tidak menyelesaikannya, ada orang yang menengahi perjuangan ini tapi tidak menikmati hasilnya, ada juga orang yang tidak mengawali perjuangan ini tapi menuntaskannya. Bahkan ada juga orang yang membanggakan perjuangan ini sekaligus menyesali sebagian keputusannya. Orang-orang ini datang silih berganti dalam tempo 60 tahun bahkan lebih.
Apakah Palestina sudah memiliki generasi seperti ini? Sudahkan Palestina memiliki peta jalan kemerdekaan tersebut? Sudahkan Palestina bertanya kepada dirinya sendiri tentang siapakah dirinya? Untuk negara seperti apakah mereka berjuang? Kita yakini mereka sudah sangat sabar dalam pembantaian. Tapi sudahkah para pemimpin mereka bersabar dalam mengambil keputusan yang tidak ideal? Sudahkan para pemimpin Palestina bersabar untuk tidak saling berkonflik di antara mereka? Cukup sabarkah mereka untuk tidak saling berkhianat? Cukup sabarkah mereka untuk tidak saling menegasikan? Cukup sabarkah mereka untuk bersabar?
Jika belum, maka inilah peta jalan kemerdekaan Indonesia yang kami tawarkan kepada Palestina untuk dipelajari dan didalami. Tentu situasi, letak geografis dan kepentingan aktor kawasannya berbeda. Tapi, jika dalam waktu 18 tahun setelah kemerdekaan saja Indonesia berhasil merebut wilayah sebesar Irian Barat, bukankah lebih mungkin bagi Palestina untuk mengembalikan seluruh wilayahnya juga? Jika Indonesia berhasil mengusir balik penjajah Belanda ke Eropa, bukankah Palestina juga bisa mengusir kembali imigran Zionis ke tempat asalnya? Jika Indonesia pada akhirnya bisa menasionalisasi ratusan perusahaan Belanda, bukankah Palestina juga bisa? Tentu bisa, masalahnya hanya seberapa gigih dan seberapa lama. Palestina, harus memiliki peta jalan kemerdekaannya sendiri.
Penentuan peta jalan kemerdekaan dan ketabahan membuat keputusan harus diawali dengan membedakan antara menghentikan genosida dan memerdekakan Palestina. Tidak serta merta genosida berhenti lantas Palestina merdeka. Tidak serta merta pula Palestina merdeka genosida berhenti. Genosida bisa menjadi resiko yang dialami sebuah bangsa ketika ia meneguhkan kemerdekaannya. Itulah yang terjadi di Indonesia dan juga mungkin di Vietnam. Pembantaian kembali justru terjadi sesaat setelah Indonesia menyatakan kemerdekaan. Padahal sebelumnya Belanda sudah cukup merasa berbuat baik dengan memberikan akses pendidikan dan sebagainya pasca Politik Etis sampai Perang Dunia II. Tapi bangsa Indonesia menjalani genosida tersebut dengan sebuah tujuan. Indonesia membayar harga kemerdekaan dengan perang empat tahun, pembantaian, kelaparan dan genosida. Tapi jika genosida dialami oleh rakyat tanpa sebuah tujuan kemerdekaan yang jelas didefinisikan oleh para pemimpin, maka ini merupakan pengorbanan tanpa tujuan. Pertanyaannya, genosida macam apa yang sedang dialami rakyat Palestina?
Oleh karena itu, langkah militer maupun diplomatik terhadap kemerdekaan dan genosida harus berjalan dalam dua rel yang berbeda. Peristiwa perjanjian perdamaian yang ditandatangani di Sharm Al-Sheikh pada 13 Oktober 2025, merupakan upaya penghentian genosida, tapi itu bukan merupakan upaya memerdekakan Palestina. Sementara wacana solusi dua negara yang diinisiasi sejak tahun 1947, 1993 dan 1995 itu merupakan bagian dari perjuangan kemerdekaan. Mayoritas rakyat Palestina dan Israel tentu sama-sama tidak percaya solusi dua negara. Tapi bagi rakyat Palestina, bisakah wacana ini dicerna sebagaimana Indonesia menerima RIS dahulu?
Bagi para pemimpin Palestina pun, bisakah kita meminta mereka untuk lebih tabah dalam membuat keputusan? Tidak jarang kita mendengar para pemimpin tersebut kehilagan keluarga yang disayangi, anak, cucu, orangtua yag dikasihi dan bahkan dirinya sendiri tidak jarang ikut syahid seperti Yasser Arafat, Ahmad Yasin, Abdul Aziz Ar-Rantisi, Ismail Haniyah dan Yahya Sinwar. Tidak jarang juga dari para pemimpin tersebut dipenjara seperti Marwan Barghouti dan diasingkan seperti Khalid Misy’al. Tapi bisakah, bagi para pemimpin yang masih hidup ini untuk lebih dalam lagi membuat keputusan, bukan berdasarkan emosi heroik, melainkan berdasarkan kemaslahatan umum yang lebih luas dan panjang. Emosi heroik itu tidak buruk, ia berasal dari hati yang rindu pengorbanan, tapi dalam perjuangan, mungkin saja kita akan membuat sebuah “keputusan benar yang disesali”. Seperti yang dilakukan Bung Karno misalnya.
Dengan kerendahan hati, mungkin saja yang saya pikirkan ini salah. Dengan kesadaran itu saya memohon ampun kepada Allah SWT sebelum memulai dan sebelum mengakhiri tulisan ini. Tapi bisakah, kita menyaksikan sebuah peta jalan kemerdekaan Palestina yang lebih dalam lagi? Mungkinkah, kita menyaksikan peta jalan kemerdekaan yang dapat menghindarkan Palestina dari “Thucydides Trap” di satu sisi, tapi di sisi yang lain memberikan ruang kepada Palestina yang baru merdeka nanti untuk menyusun kekuatannya sedikit demi sedikit. Dimulai dengan memperkuat kesadaran kolektifnya, menyusun kekuatan politiknya, membangun perekonomian dan pendidikannya, mengokohkan kaki-kaki militernya dan kemudian baru perlahan atau cepat mengembalikan rumah-rumah dan wilayahnya.
Mungkinkah, kita memaknai solusi dua negara sebagai langkah mundur sejenak, sebagaimana mundurnya pasukan dari Bandung ke Yogyakarta dan akhirnya merebutnya kembali. Kita benar-benar harus memperdalam dan memperkuat peta jalan kemerdekaan ini, agar kemerdekaan itu datang bukan dari belas kasih negara-negara besar, tapi datang dari kesadaran kolektif kita sendiri. Baru kemudian nanti setelah kaki-kaki kita kuat berdiri di atas wilayah yang sepotong, kita akan melanjutkan proyek perebutan kembali sisa wilayah tersebut ke pangkuan Palestina. Pada saat itu terjadi, entah berapa lama lagi, barulah kita akan melakukannya sambil bernyanyi, “Mari Bung Rebut Kembali!”.
Jakarta, 17 Oktober 2025
